Pages

Sunday, December 9, 2012

Menyoal PLPG Guru Jabar

Guru yang telah menuntaskan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), ternyata masih harus berjuang menanti kepastian untuk mendapatkan tunjangan profesi yang seharusnya menjadi hak mereka. Salah satu penyebabnya adalah dualisme surat keputusan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Hal tersebut diungkapkan David Satriadi, perwakilan guru peserta PLPG tahun 2011, di Bandung, Senin (6/8/2012) ini. Guru diwakilinya merupakan peserta PLPG Rayon X, yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia untuk wilayah Jawa Barat tahun 2011. Kelulusan mereka disahkan melalui surat keputusan tertanggal 16 Februari 2012. Menurutnya pula bahwa pihaknya telah menerima surat keputusan mengenai pencairan tunjangan sertifikasi untuk peserta PLPG tahun 2011 lulusan Februari 2012.

Berdasarkan SK yang dikeluarkan Direktur Pembinaan Pendiik dan Tenaga Kependidikan (P2TK) Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, tertanggal 30 Maret 2012, pembayaran tunjangan sudah mulai dilakukan sejak Januari 2012. Namun, hal sebaliknya malah dialami guru yang bernaung di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar yang pembayaran tunjangan sertifikasinya dihambat. Alasannya, bertentangan dengan PP Nomor 74/2008 mengenai tunjangan sertifikasi.

David menuturkan, dualisme itu menyebabkan kebingungan bagi guru TK, SD, SMP, serta guru yang bernaung di bawah Kementerian Agama karena tidak bisa menikmati tunjangan seperti guru SMA. "Kami mengharapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bisa turun tangan dan memberikan kejelasan bagi para guru yang sudah berkorban waktu dan tenaga untuk mengikuti PLPG," ujar David.

Berdasarkan surat dari Direktur P2TK Dirjen Dikdas yang ditandatangani Sumarna Surapranata, 3 Juli, lulus dari PLPG tidak serta-merta memberikan hak menikmati tunjangan profesi, kecuali memenuhi syarat yang sudah ditentukan sebelumnya.

Beberapa poin yang dicantumkan seperti memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi guru oleh kementerian, memenuhi beban kerja sebagai guru, serta mengajar mata pelajaran sesuai sertifikat pendidik yang dimiliki.

Dalam surat yang sama, Sumarna menjelaskan bahwa guru yang sudah memenuhi persyaratan tahun ini, baru akan menerima pembayaran tunjangan pada tahun anggaran 2013 mendatang.

Sumber : Kompas

Read More...

Tuesday, August 28, 2012

Plpg Sertifikasi Guru

Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) merupakan pola sertifikasi dalam bentuk pelatihan yang diselenggarakan oleh Rayon LTPK untuk memfasilitasi terpenuhinya standar kompetensi guru peserta sertifikasi. Beban belajar PLPG sebanyak 90 jam pembelajarandan dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan dan workshop menggunakan pendekatan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan (PAIKEM). Workshop dilaksanakan untuk mengembangkan dan mengemas perangkat pembelajaran. PLPG diakhiri dengan uji kompetensi. Pada tahun 2012 ini lebih dari 32 ribu guru yang tidak lulus pada Uji Kompetensi Awal (UKA) telah menjalani pendidikan dan latihan (diklat) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Akan tetapi, tidak semua peserta diklat tersebut dapat mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG).

Seperti diketahui, UKA merupakan merupakan salah satu tahap yang harus diikuti oleh semua calon peserta sertifikasi guru 2012. Adapun tujuan UKA tersebut untuk mengetahui kemampuan dasar serta profesionalisme seorang guru yang akan mendapatakan sertifikasi.

Bagi calon peserta sertifikasi guru yang lolos dalam UKA, dapat mengikuti PLPG. Di akhir PLPG, peserta akan diberikan uji kompetensi akhir, yang menentukan lulus tidaknya guru mendapatkan sertifikat pendidik. Sedangkan bagi yang tidak lolos UKA, diberikan pembinaan dan diklat sehingga dapat mengikuti UKA pada tahun berikutnya.

Unifah menuturkan, dalam diklat tersebut terdapat dua penilaian, yakni penilaian akan proses selama mengikuti diklat dan penilaian akhir. Menurutnya, semua program tersebut dilakukan untuk melihat kinerja guru, sehingga dapat dijadikan momen untuk mendongkrak kompetensi dan profesionalitas tenaga pendidik.

"Penilaian proses itu untuk mengetahui daya serap guru terhadap materi yang disajikan, selama mengikuti diklat. Untuk penilaian akhir, nantinya akan dilakukan tes tertulis secara nasional," terangnya.

Disebutkan, jumlah guru yang mengikuti UKA pada bulan Februari lalu sebanyak 281.019 peserta. Dari jumlah tersebut, 32.226 peserta dinyatakan tidak lulus, dan harus mengikuti pembinaan. Rata-rata, mereka yang tidak lulus adalah guru mata pelajaran matematika dan guru SD. Unifah berharap, Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan (LPTK) penyelenggara PLPG dapat segera menyampaikan nama-nama guru yang lulus, dan berhak mendapatkan sertifikat pendidik.

Read More...